Anggaran Rumah Tangga (Muktamar ke-33 Th. 2015, Jombang)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I : KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

  1. Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
  2. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia.
  3. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.

BAB II : TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting setempat.

(2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa.

(3) Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di tempat tinggalnya maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat.

(4) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 3

(1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.

(2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat.

(3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.

Pasal 4

(1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar.

(2) Pengurus  Besar  menilai  dan  mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

(3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkautan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.

Pasal 5

(1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena:

  1. Permintaan sendiri
  2. Diberhentikan

(2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting dimana dia terdaftar.

(3) Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan mengenai  prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB III : KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

(1) Anggota biasa berkewajiban:

  1. Menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlu Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah.
  2. Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip bernegara NKRI.
  3. Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah.
  4. Mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi.
  5. Setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
  6. Membayar i’anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

Pasal 7

(1) Anggota biasa berhak:

  1. Mendapatkan pelayanan keagamaan.
  2. Mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan.
  3. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau   menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah.
  5. Mendapatkan perlindungan diri  dan keluarganya dari pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah.
  6. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

(2) Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

(4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

BAB IV

TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

  1. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibu kota Negara.
  2. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya.
  3. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya.
  4. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan.
  5. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya.
  6. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/desa.
  7. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan/atau suatu komunitas.

Pasal 9

(1) Pembentukan Wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Pembentukan Wilayah diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

(5) Pengurus Wilayah berfungsi sebagai koordinator Cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang melalui Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) diatas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan atau faktor kesejarahan, pembentukan Cabang diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

Pasal 11

(1) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.

(2) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Besar  mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

(1) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

(2) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

(1) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting melalui   Majelis Wakil Cabang kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

(2) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

(1) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.

(2) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Ranting kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

(3) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

(5) Pengurus Majelis Wakil Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB V: PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

(1)  Lembaga.

(2)  Badan Otonom.

(3)  Badan Khusus.

Pasal 17

(1) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.

(2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.

(3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

(4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(5) Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.

(6) Lembaga meliputi :

  1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut   faham Ahlussunnah wal Jama’ah.
  2. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal.
  3. Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
  4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
  5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.
  6. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
  7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
  8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
  9. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
  10. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat kepada mustahiqnya.
  11. Lembaga Wakaf  dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
  12. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah maudlu’iyyah (tematik) dan waqi’iyyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  13. Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
  14. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
  15. Lembaga Falakiyah Nahdlatul  Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru’yah, hisab dan pengembangan iImu falak.
  16. Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah.
  17. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
  18. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.

Pasal 18

(1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

(2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.

(3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama.

(4) Badan  Otonom harus  memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

(5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.

(6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:

  1. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
  2. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
  3. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun.
  4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII  untuk  mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
  5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
  6. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.

(7) Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:

  1. Jam’iyyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu’tabar.
  2. Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.
  3. Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
  4. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
  5. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
  6. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz.
  7. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
  8. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.

(8) Ketentuan mengenai perangkat Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19

(1) Badan khusus adalah  perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu

(2) Ketua Badan khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(3) Ketua Badan Khusus dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa khidmat

(4) Pembentukan dan penghapusan badan khusus ditetapkan melalui rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(5) Pembentukan Badan khusus di tingkat Wilayah diusulkan oleh Pengurus Wilayah, dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(6) Pembentukan Badan Khusus di tingkat cabang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(7) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan organisasi

Pasal 20

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing.

BAB VI : SUSUNAN PENGURUS BESAR

Pasal 21

(1) Mustasyar Pengurus Besar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam dan beberapa Katib.

(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.

Pasal 22

(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri  dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga Pusat dan Ketua Badan Khusus.

Pasal 23

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.

BAB VII : SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 24

(1) Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.

Pasal 25

(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga tingkat Wilayah, dan Ketua Badan Khusus.

Pasal 26

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom, dan Ketua Badan Khusus tingkat Wilayah.

BAB VIII : SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA

Pasal 27

(1) Mustasyar Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.

Pasal 28

(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga di tingkat Cabang dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.

Pasal 29

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.

BAB IX : SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG

Pasal 30

(1) Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.

Pasal 31

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris,   beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 32

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang.

BAB X : SUSUNAN PENGURUS RANTING

Pasal 33

(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.

Pasal 34

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris,   beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 35

Pengurus Pleno terdiri dari pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting.

BAB XI : SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING

Pasal 36

(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.

Pasal 37

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris,   beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB XII : SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM

Pasal 38

(1) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom.

(2) Pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom atas dasar rekomendasi Pengurus NU sesuai tingkatannya masing-masing.

 

BAB XIII : SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 39

(1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.

(2) Untuk menjadi Pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 tahun.

(3) Untuk menjadi Pengurus Majelis Wakil Cabang harus sudah pernah menjadi Pengurus MWCNU atau Pengurus Badan Otonom atau Pengurus Harian Ranting.

(4) Untuk menjadi Pengurus Cabang harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Cabang, dan/atau pengurus harian di tingkat MWC, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.

(5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Wilayah, dan/atau pengurus harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.

(6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.

(7) Terkait dengan persyaratan kaderisasi akan diberlakukan secara efektif tiga tahun setelah muktamar.

(8) Ketentuan mengenai syarat menjadi pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

 

BAB XIV: PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 40

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais ‘Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
  2. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 9 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar.
  3. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut:   beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
  4. Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih.
  5. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais ‘Aam terpilih.
  6. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.

(2) Rais ‘Aam terpilih, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.

(3) Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(4) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.

(5) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Badan Khusus.

Pasal 41

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
  2. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 7 orang ulama yang yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah.
  3. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah sebagai berikut:   beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
  4. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferwil, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh  beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.

(4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 42

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
  2. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan  secara  langsung dalam Konferensi Cabang.
  3. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah sebagai berikut:   beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
  4. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konfercab, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.

(4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(5) Pengurus Harian Tanfidziyah  merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 43

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
  2. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan  secara  langsung dalam Konferensi Cabang.
  3. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut:   beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
  4. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu  oleh  beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.

(4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang Istimewa kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pasal 44

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
  2. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan  secara  langsung dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang.
  3. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
  4. Ketua dipilih secara langsung oleh Konferensi MWC melalui melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi MWC, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

Pasal 45

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
  2. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan  secara  langsung dalam Musyawarah Ranting.
  3. Kriteria ulama   yang   dipilih   menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.

(2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Ranting dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Ranting.

Pasal 46

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
  2. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Anggota.
  3. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, wara’ dan zuhud, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.

(2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pemilihan dan penetapan pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV : PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 48

(1) Apabila Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais ‘Aam menjadi Pejabat Rais ‘Aam.

(2) Apabila Wakil Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Rais  ‘Aam atau Pejabat Rais  ‘Aam menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais ‘Aam.

(3) Apabila Rais  ‘Aam dan Wakil  Rais  ‘Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais ‘Aam.

(4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib ‘Aam, Katib, dan A’wan berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

Pasal 49

(1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua Umum.

(2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum.

(3) Apabila Ketua Umum danWakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.

(4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

(5) Apabila Ketua Lembaga atau Ketua Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Ketua Badan Khusus yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

(6) Apabila anggota Pengurus Lembaga atau anggota Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Badan Khusus yang bersangkutan dan disahkan Pengurus Besar.

Pasal 50

Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XVI : RANGKAP JABATAN

Pasal 51

(1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:

  1. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan/atau
  2. Jabatan pengurus  harian  Lembaga  dan Badan Otonom; dan/atau
  3. Jabatan Pengurus  Harian  Partai  Politik; dan/atau
  4. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik; dan/atau
  5. Jabatan Pengurus Harian  Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.

(2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga lainnya dan Badan Khusus pada semua tingkat kepengurusan.

(3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:

  1. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom lainnya;
  2. Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan/atau Badan Khusus;
  3. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik;
  4. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik.

(4) Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan  Wakil  Ketua  Umum  Pengurus  Besar; Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik.

(5) Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(6) Apabila Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.

(7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(8) Ketentuan mengenai  rangkap jabatan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XVII : PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 52

(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum.

(2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar dengan rekomendasi Pengurus Wilayah.

(4) Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Cabang.

(5) Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(6) Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan rekomendasi Pengurus Ranting.

Pasal 53

(1) Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.

(2) Pengurus Harian Badan Khusus disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Pengurus Lengkap Lembaga dan Badan Khusus disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus yang bersangkutan.

Pasal 54

(1) Pengurus Harian Badan Otonom Pusat disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat Wilayah dan Cabang disahkan oleh Pengurus tingkat pusat Badan Otonom yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari Pengurus NU pada tingkatannya.

Pasal 55

(1) Pengurus Besar dapat membekukan Kepengurusan Wilayah, Kepengurusan Cabang   dan Kepengurusan Cabang Istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar.

(2) Pengurus Cabang dapat membekukan Kepengurusan Majelis Wakil Cabang dan Kepengurusan Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang.

(3) Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat membekukan Kepengurusan Anak Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang.

Pasal 56

Ketentuan mengenai pengesahan dan pembekuan pengurus serta tatacara pelantikan kepengurusan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII : WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

Pasal 57

(1) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus menurut tingkatannya.

(2) Syuriyah bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi, mengarahkan dan mengawasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriyah pada tingkat dibawahnya.

(3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh Muktamar dan Syuriyah.

Pasal 58

(1) Kewenangan Rais ‘Aam adalah:

  1. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum Organisasi.
  2. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang   menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi.
  3. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha  atas  harta  benda  bergerak  dan/atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
  4. Bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  5. Bersama Ketua Umum  membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Rais ‘Aam adalah:

  1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksa- naan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Syuriyah.
  3. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
  4. Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriyah.

Pasal 59

(1) Kewenangan Wakil Rais ‘Aam adalah:

  1. Menjalankan kewenangan Rais  ‘Aam apabila Rais ‘Aam berhalangan.
  2. Bersama Rais ‘Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Rais ‘Aam adalah:

  1. Membantu tugas-tugas Rais ‘Aam.
  2. Mewakili Rais ‘Aam apabila berhalangan.
  3. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais ‘Aam.

Pasal 60

(1) Kewenangan Rais adalah:

  1. Menjalankan wewenang  Rais  ‘Aam  dan atau Wakil Rais ‘Aam ketika berhalangan
  2. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.

(2) Tugas Rais adalah:

  1. Membantu tugas-tugas  Rais  ‘Aam  dan atau Wakil Rais ‘Aam
  2. Mewakili Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam apabila berhalangan
  3. Melaksanakan  bidang   khusus   masing- masing.

Pasal 61

(1) Kewenangan Katib ‘Aam adalah:

  1. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriyah.
  2. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar.

(2) Tugas Katib ‘Aam adalah:

  1. Membantu Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.
  2. Merumuskan dan Mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriah.
  3. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib

Pasal 62

(1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut:

  1. Melaksanakan kewenangan Katib ‘Aam apabila berhalangan;
  2. Mendampingi Rais-rais sesuai bidang masing-masing.

(2) Katib mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Membantu tugas Katib ‘Aam;
  2. Mewakili Katib ‘Aam apabila berhalangan;
  3. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib ‘Aam.

Pasal 63

A’wan memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriyah.

Pasal 64

(1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut:

  1. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi  dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.
  2. Merumuskan kebijakan khusus Organisasi.
  3. Bersama Rais ‘Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan/pengelolaan, dan penyertaan usaha atas   harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
  4. Bersama Rais ‘Aam menandatangani keputusan strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  5. Bersama Rais ‘Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
  6. Bersama Rais/Katib dan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:

  1. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan- keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Tanfidziyah.
  3. Bersama Rais ‘Aam memimpin pelak- sanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
  4. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.

Pasal 65

(1) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah:

  1. Menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan.
  2. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah:

  1. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
  2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
  3. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Ketua Umum.

Pasal 66

(1) Kewenangan Ketua-ketua adalah:

  1. Menjalankan wewenang  Ketua  Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
  2. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.

(2) Tugas Ketua-ketua adalah:

  1. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
  2. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembidangan yang ditetapkan.

Pasal 67

(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah:

  1. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pengurus Besar Tanfidziyah.
  2. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  3. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Katib ‘Aam menandatangani surat-surat keputusan strategis Pengurus Besar.

(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah:

  1. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
  2. Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat.
  3. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal.
  4. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 68

(1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:

  1. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
  2. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.
  3. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat-surat biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah:

  1. Membantu tugas-tugas Sekretaris
  2. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
  3. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

Pasal 69

(1) Kewenangan Bendahara Umum adalah:

  1. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar.
  2. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara.
  3. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan.

(1) Tugas Bendahara Umum adalah:

  1. Mendapatkan sumber-sumber pendanaan organisasi;
  2. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan asset;
  3. Membuat  Standard   Operating   Procedure (SOP) keuangan;
  4. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar;
  5. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.

Pasal 70

(1) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.

(2) Ketentuan mengenai wewenang dan tugas pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIX : KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 71

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban:

  1. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi.
  2. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar.
  3. Menyampaikan laporan pertanggung- jawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.

(2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak:

  1. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB XX : PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 72

(1) Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

(2) Muktamar membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  3. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
  4. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  5. Rekomendasi Organisasi;
  6. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
  7. Memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Muktamar dihadiri oleh:

  1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  2. Pengurus Wilayah.
  3. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa.

(5) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/Cabang Istimewa yang sah.

Pasal 73

(1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais ’Aam dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang.

(3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Muktamar.

Pasal 74

(1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.

(2) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.

(3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriyah Wilayah.

(4) Musyawarah  tersebut  dapat  mengundang Alim  Ulama,  pengasuh  Pondok Pesantren dan Tenaga Ahli, baik dari dalam maupun dari luar Pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta.

(5) Musyawarah Nasional Alim Ulama juga dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.

(6) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru.

(7) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 75

(1) Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.

(2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Organisasi.

(3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.

(4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru.

(5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Wilayah.

(6) Konferensi Besar diadakan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 76

Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat nasional yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXI : PERMUSYAWARATAN TlNGKAT DAERAH

Pasal 77

(1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah.

(2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk kepada Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
  3. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  4. Rekomendasi Organisasi;
  5. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
  6. Memilih Ketua Pengurus Wilayah.

(3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh :

  1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
  2. Pengurus Cabang.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Wilayah dapat dihadiri oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(6) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Cabang di daerahnya.

Pasal 78

(1) Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.

(2) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri  oleh anggota Pleno Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.

(4) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang.

(5) Musyarawah Kerja  Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah.

(6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 79

(1) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang

(2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis.
  2. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
  3. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  4. Rekomendasi Organisasi;
  5. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
  6. Memilih Ketua Pengurus Cabang.

(3) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Konferensi Cabang dihadiri oleh:

  1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
  2. Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi konferensi Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting.

(6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis Wakil Cabang di daerahnya.

Pasal 80

(1) Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

(2) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(4) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis Wakil Cabang.

(5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang.

(6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 81

(1) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang

(2) Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
  3. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
  4. Rekomendasi Organisasi;
  5. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
  6. Memilih Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(3) Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Konferensi Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh:

  1. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
  2. Pengurus Ranting.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Majelis Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting.

(6) Konferensi Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Ranting di daerahnya.

Pasal 82

(1) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(2) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno dan Pengurus Ranting.

(4) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

(5) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Majelis Wakil Cabang.

(6) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 83

(1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting.

(2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis
  2. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang.
  3. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
  4. Rekomendasi Organisasi
  5. Ahlul Halli wal ‘Aqdi
  6. Memilih Ketua Pengurus Ranting.

(3) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh :

  1. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
  2. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

(5) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anak Ranting di daerahnya.

Pasal 84

(1) Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.

(2) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno dan utusan Pengurus Anak Ranting.

(4) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

(5) Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan pengurus Ranting.

(6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 85

(1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting.

(2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting;
  3. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  4. Rekomendasi Organisasi;
  5. Ahlul Halli Wal Aqdi;
  6. Memilih Ketua Pengurus Anak Ranting.

(3) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh:

  1. Pengurus Anak Ranting.
  2. Anggota Nahdlatul Ulama.

(5) Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota di wilayahnya.

Pasal 86

(1) Musyawarah Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting.

(2) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota dan mengkaji perkemba- ngan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Anak Ranting.

(4) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.

(5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan pengurus Anak Ranting.

(6) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 87

Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat daerah yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXII : PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM

Pasal 88

Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.

BAB XXIII : RAPAT-RAPAT

Pasal 89

(1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriyah dan Tanfidziyah, Pengurus harian Lembaga dan Badan Khusus.

(2) Rapat Kerja Nasional membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Muktamar.

(3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun.

(4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Muktamar.

Pasal 90

(1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Badan Khusus, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.

Pasal 91

(1) Rapat  Harian  Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.

(2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 92

(1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar.

(2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 93

(1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas  kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 94

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 95

Ketentuan mengenai rapat-rapat yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XXIV : KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 96

Sumber keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

  1. Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota.
  2. Uang i’anah syahriyah adalah uang yang dibayar anggota setiap bulan.
  3. Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan.
  4. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan atau atas kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 97

(1) Kekayaan Nahdlatul  Ulama dan perangkat organisasinya berupa dana, harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

(2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom dan atau Badan Usaha yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak.

(4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga, Badan Khusus, badan otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Organisasinya.

(5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan atau harta benda yang  tidak  bergerak  tidak  dapat  dialihkan hak kepemilikannya dan atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang dibeli oleh perangkat organisasi NU tanpa persetujuan pengurus perangkat organisasi yang bersangkutan.

(7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan perangkat organisasi NU maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama.

Pasal 98

(1) Uang pangkal dan uang i’anah  syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi/perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:

  1. 40% untuk membiayai kegiatan Anak Ranting
  2. 20% untuk membiayai kegiatan Ranting.
  3. 15% untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang.
  4. 10% untuk membiayai kegiatan Cabang/Cabang Istimewa.
  5. 10% untuk membiayai kegiatan Wilayah.
  6. 5% untuk membiayai kegiatan Pusat.

(2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

(3) Kekayaan organisasi/perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

Pasal 99

Ketentuan mengenai keuangan dan kekayaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXV : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 100

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa  khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.

(2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:

  1. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
  2. Pengembangan kelembagaan
  3. Keuangan organisasi
  4. Inventaris dan aset organisasi.

Pasal 101

(1) Pengurus Besar menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala dalam  Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno.

(2) Pengurus  Wilayah  menyampaikan  laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

  1. Pengurus Besar.
  2. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno

(3) Pengurus Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

  1. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.
  2. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno.

(4) Pengurus Majelis Wakil Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

  1. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
  2. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dan Rapat Pleno.

(5) Pengurus Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

  1. Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
  2. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.

(6) Pengurus Anak Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang.

Pasal 102

Pengurus Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.

Pasal 103

Ketentuan mengenai laporan pertanggung-jawaban yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XXVI : KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

(1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Muktamar.

(3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jombang, 4 Agustus 2015 M

19 Syawal 1436 H

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?